Urgensi Pendidikan Keluarga

MENYAKSIKAN berbagai peristiwa dan masalah yang menyelimuti generasi muda akhir-akhir ini membuat kita nyaris tak pernah berhenti mengeluskan dada. Tak sedikit diantara mereka yang terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum, misalnya, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, balapan liar, tawuran, seks bebas hingga pembunuhan. Keadaannya semakin menjadi-jadi ketika keluarga—yang menurut Ramayulis (2010)—sebagai bagian dari pendidikan utama manusia, secara fungsional dan efektifitas tidak hadir secara ril sebagai pusat pendidikan yang sesungguhnya. 

Secara teoritis, keluarga merupakan model terkecil sistem sosial masyarakat. Dalam keluargalah proses pendidikan utama dilakukan. Menurut Mohammad Fauzil Adhim (2008), pada umumnya jika pendidikan keluarga berjalan dengan baik, maka keluarga pun akan memberi efek positif bagi keberlangsungan keluarga bahkan memberi efek konstruktif kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahkan dalam pandangan Pakar Pendidikan Islam Ahmad Tafsir (2017),  pendidikan keluarga merupakan kunci dari semua proses pendidikan anak. Sebab di keluarga-lah sejatinya tempat yang paling awal bagi anak untuk memulai kehidupannya, yang kelak menjadi generasi baru bagi bangsa dan negaranya.

Dalam konteks memantapkan keluarga sebagai bagian penting dari pusat pendidikan, maka kita tentu mendapatkan angin segar ketika beberapa waktu lalu pemerintah telah melahirkan sebuah direktorat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Secara yuridis, direktorat hadir berdasarkan Permendikbud Nomor 11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No 14/2015 yang mengatur struktur organisasi Kemendikbud.

Kehadiran direktorat ini dimaksudkan untuk menguatkan peran orangtua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Sebuah gagasan yang sangat menjanjikan untuk perbaikan dan pendukung utama sistem penyelenggaraan pendidikan nasional ke depan. Bagaimanapun, kalau kita membaca gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan salah satu dari Trisentra kelembagaan pendidikan, di samping sekolah dan masyarakat. Maka sangatlah tepat jika Supriyono (2015) mengatakan bahwa lembaga keluarga atau yang secara spesifik disebut sebagai lembaga perkawinan merupakan lembaga sosial tertua usianya, terkecil bentuknya, dan terlengkap fungsinya.

Dalam konteks sistem sosial Indonesia, terbentuknya keluarga pada masyarakat-bangsa setidaknya untuk memenuhi prinsip dan nilai dari empat norma yang berlaku yaitu  agama, hukum, moral, dan sosial. Dalam perspektif agama (dalam hal ini khususnya Islam), berkeluarga harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan ajaran agama yang sudah dielaborasi dan diadaptasikan dalam ketentuan hukum positif berupa UU Perkawinan.

Dari sisi moral, menikah dan berkeluarga merupakan pola halal dan legal untuk penyaluran hasrat seksual, mendapatkan keturunan, dan mendapatkan kasih sayang bahkan dalam menyebarnya. Sedangkan secara sosial, “berkeluarga” merupakan suatu kepatutan sosial yang bisa menjaga tata keadaban sosial, di samping sebagai upaya memanusiakan manusia dalam tata kehidupan kolektif sekaligus dalam percaturan global.  

Dalam pandangan Neno Warisman (2014), dari sisi psikologi, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keunikan, urgensi dan fungsi penting dalam perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam mematangkan dirinya sebagai bagian dari manusia lain. Baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara

Apa yang disampaikan oleh Neno sangat relevan. Mengapa? Pertama, keluarga merupakan lembaga pendidikan paling alamiah; kedua, prosesnya tanpa didramatisasi atau didesain secara rumit sebagaimana terjadi pada lembaga pendidikan profesional; ketiga, materinya meliputi seluruh bidang kehidupan, metodenya sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan evaluasinya dilakukan secara langsung oleh anggota keluarga; keempat, dalam keluarga juga tak mungkin terdapat komersialisasi jasa pendidikan. Para orangtua memberikan pendidikan dan fasilitas pendidikan tentulah tak mengharapkan imbalan materi, selain didorong kewajiban moral.

Mesti diakui bahwa selama ini umumnya proses pendidikan keluarga tidak berjalan dengan baik. Misalnya, karena kesibukan, karir dan aktivitas harian para orangtua yang begitu padat. Di samping faktor lingkungan sosial di luar keluarga yang memungkinkan anggota keluarga (dalam hal ini anak-anak) turut terjerumus ke dalam penyakit sosial. Akibatnya, upaya proses pendidikan dalam keluarga sedikit-banyak terabaikan.   

Orang tua adalah pendidik utama dan pertama dalam hal pendidikan keluarga, terutama untuk menanamkan keimanan bagi anaknya. Sementara sekolah, pesantren dan guru hanyalah “penunjang” proses pendidikan keluarga sebagai pendidikan utama dan pertama bagi anak.

Karena itu, kita sangat berharap agar kehadiran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mampu menguatkan peran orangtua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Selain untuk mendukung dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga sebagai bagian dari elemen terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga Direktorat ini mampu menghadirkan langkah praktis, sehingga keluarga benar-benar menjadi pusat pendidikan utama dan pertama yang sukses menjalankan peran idealnya. Sungguh, bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang mau menjaga keberlangsungan pendidikan dalam keluarganya. Semoga saja begitu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Penggiat Majelis Pustaka dan Informasi Cirebon, Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda dan penulis buku “Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab”. Tulisan ini dimuat dan dapat dibaca pada halaman 10 Kolom Opini Koran Fajar Cirebon edisi Selasa 24 Juli 2018]