Anies Baswedan Wujudkan Perubahan
Saat memulai pemaparannya, mantan Gubernur Jakarta ini terlihat mengetuk jam tangan yang ada di pergelangan kirinya. Kemudian ia membuat gestur memutar kedua tangannya ke depan dan belakang. Dalam bahasa isyarat, gestur tersebut berarti “waktunya perubahan”. Menunjuk jam tangan memiliki makna “waktu”, sementara menggerakkan tangan dari depan ke belakang berarti “berubah” atau “perubahan”. Hal ini sesuai dengan jargon dan gagasan besar perubahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres kali ini.
Dalam komunikasi, bahasa isyarat biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya orang-orang dengan gangguan pendengaran. Tema debat kelima capres pilpres memang pun turut membahas masalah yang masih berhubungan dengan isu disabilitas, yaitu topik inklusi. Selain mengangkat tema inklusi, debat capres terakhir kali ini juga membahas isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan pendidikan. Isu-isu ini tentu sangat akrab dengan sosok yang sering menjadi narasumber di forum nasional dan internasional ini.
Pada debat kali ini Bang Anies, demikian sapaan akrabnya, bahwa persoalan besar bangsa kita adalah ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan terjadi di berbagai sektor dan wilayah. Contohnya, ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, kaya dan miskin, desa dan kota, hingga pendidikan umum dengan pendidikan agama. Bila pemimpin hadir dengan segala kebijakan yang solutif dan relevan maka hal tersebut bakal terselesaikan dengan tuntas.
Bang Anies menyatakan ingin mewujudkan persatuan yang ditopang kesetaraan dan keadilan. Sebab persatuan tidak mungkin terjadi dalam kondisi masyarakat yang diliputi ketimpangan. Persatuan membutuhkan pemerataan dan keadilan untuk semua. Tak boleh ada lagi masyarakat yang diintimidasi oleh penguasa demi kepentingan pengusaha yang culas dan menepikan kemanusiaan. Maka dari itu, mengaku memiliki misi yang tegas jika terpilih jadi presiden nantinya. Yaitu mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, berbudaya, dan bersatu.
Bang Anies pun menyampaikan perlunya perhatian serius pemerintah dalam memajukan pendidikan. Ia berjanji bila terpilih sebagai presiden akan memastikan program ril bagi dunia pendidikan. Lembaga pendidikan mesti diperlakukan secara setara dan adil, tak ada lagi ketimpangan pelayanan antar negeri dan swasta. Negara mesti hadir menjadi elemen penting pendidikan terutama dalam hal kurikulum dan anggaran yang memadai. Memantaskan gaji guru dan dosen, percepatan sertifikasi, bea siswa anak guru dan dosen, serta penghargaan bagi guru dan dosen yang meneliti dan melakukan aksi sosial adalah program yang tak bisa ditawar-tawar lagi.
Baginya, pendidikan adalah kunci utama pembangunan. Para pendiri bangsa adalah para pendidik yang sukses melahirkan generasi gemilang bagi bangsa. Mereka bukan saja sosok teladan tapi juga menjadi inspirator bagi berbagai negara di dunia. Karena itu, di era ini anggaran dalam bidang pendidikan jangan dianggap sebagai biaya tapi sebagai investasi. Karena itu, pemerintah tidak boleh pelit pada upaya memajukan pendidikan untuk Indonesia yang tercerahkan. Di situlah letak penentu hadirnya perubahan bangsa ke arah yang lebih baik dan maju.
Bang Anies juga menyinggung tentang bantuan sosial atau bansos. Bansos seharusnya menjadi instrumen penguat ekonomi masyarakat di saat kondisi ekonomi yang tak menentu. Bansos diberi kepada warga negara yang layak mendapatkannya karena kebutuhannya, bukan untuk kepentingan yang memberi bansos. Dengan demikian, seharusnya anggaran bansos dari tahun ke tahun semakin mengurang, bukan karena pemerintah tidak peduli rakyat, tapi sebagai penegas agar bansos tidak merusak mental warga penerima bansos. Pemerintah perlu perkuat sektor kesejahteraan sosial dengan melakukan penguatan pada sektor UMKM dan usaha produktif.
Dalam perbaikan ke depan perihal bansos maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan; (1) pendataan warga yang lebih rapih, dari desa hingga badan atau kementrian terkait. (2) memastikan bansos sampai kepada yang terdata dan tidak dikorupsi oleh siapapun. (3) bansos dibagi secara teknokratik; bukan dibagi di jalan raya dan tidak digunakan untuk kampanye pemilu: pilpres, pileg dan pilkada. (4) bansos mesti mengarah pada pemberdayaan. Karena itu perlu diadakan pelatihan khusus sehingga yang mendapatkan bansos dari tahun ke tahun semakin mengurang, bukan jumlahnya malah bertambah.
Hal lain, Bang Anies juga menyampaikan perlunya budaya bangsa dijaga dan didayagunakan dalam menjaga keutuhan bangsa. Kebudayaan perlu dijadikan instrumen penting dalam rangka menjaga persatuan dan meneguhkan perbedaan budaya di seluruh kawasan Indonesia. Penguatan sektor budaya bukan saja dengan menyediakan anggaran yang memadai, tapi juga memastikan penentu kebijakan di bidang kebudayaan adalah mereka yang memahami budaya bangsa. Bahkan ia pun berjanji akan membentuk kementrian khusus untuk menangani kebudayaan.
Ia juga menyampaikan urgensi teknologi sebagai instrumen pembangunan. Teknologi adalah media sekaligus alat yang memungkinkan terjadinya percepatan akses informasi, ilmu pengetahuan dan sosialisasi kebijakan. Anggaran untuk penguatan sektor ini perlu ditingkatkan seiring dengan penguatan penggawa. Di samping itu perlu dilakukan kerjasama dan kolaborasi dengan elemen swasta, termasuk para ahli dalam dan luar negeri dalam memperkuat proses pendidikan dan pelatihan SDM. Di sini juga penting berkolaborasi dan kepastian hukum sehingga teknologi informasi bermanfaat dan mampu menopang perubahan.
Isu perempuan dan anak juga merupakan isu penting yang diapresiasi Bang Anies. Menurutnya, perempuan adalah manusia paling berjasa dalam kehidupan bangsa mana pun termasuk Indonesia. Secara khusus para tenaga kerja perempuan perlu mendapatkan perlindungan dan apresiasi yang setara dan adil dari pemerintah. Mereka mesti mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum pria. Bila pun mereka menjadi tenaga kerja atau buruh, baik di dalam maupun di luar negeri, mereka mesti memperoleh perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum juga upah yang layak.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan musuh perubahan. Praktik ini terjadi pada banyak lini dan sudah menjadi realitas dan kultur yang mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Karena itu, Bang Anies menegaskan pentingnya kebijakan, ketegasan serta keteladanan pemimpin, di samping kebijaksanaan dan keadilan dalam menjalankan mandat masyarakat. Jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. Jabatan adalah amanah yang mesti dijalankan dengan baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Insyaa Allah pasangan AMIN menang pilpres 14 Februari 2024. Itulah yang membuat perubahan dan kemajuan hadir di bumi pertiwi ini. (*)
* Oleh: Syamsudin Kadir, Penulis 60-an Buku dan Editor Ratusan Buku
Komentar
Posting Komentar